TENGGARONG. Bantuan Sosial Non Tunai, Program Keluarga Harapan (PKH) tahap ke 3 tahun 2017 dari Kementrian Sosial (Kemensos) Republik Indinesia (RI), kembali berjalan di Kutai Kartanegara (Kukar), kegitan berlangsung di Pendopo Odah Etam belum lama ini, dan di hadiri langsung oleh Direktur Perlindungan Bencana Sosial Alam (PSKBA) Kemensos RI, Adhy Karyono, Kepala Cabang BRI Tenggarong, Sumarto, Wakil Bupati (Wabup) Kukar, Edi Damansyah, serta Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kukar.

Adhy Karyono, mengatakan PKH ini merupakan program prioritas dari periseden sejak presiden SBY sampai Jokowi progam ini berjan dengan baik, untuk di kukar ini sudah 9 ribu 3 ratus keluarga penerima PKH ini, ternya itu masih kurang.

“Kalau kita melihat dari angka kemiskinan di sini sudah mencapai 35 ribu berarti ini belum mencukupi, kemungkinan tahun depan akan kita tambah lagi” katanya.

PKH ini tidak semua orang tidak mampu mendapatkannya ada, untuk mendapatkan PKH ada Syaratnya, yaitu ibu yang produktif, yang kondisinya sedang hamil, menyusui, mempunya anak balita, serta punya anak yang masih sekolah.

“Bagi ibu-ibu yang memilik anak yang bersekolah, itu tidak hanya sekolah akan tetapi absensi kehadidanya harus minimal 85 persen, itu menjadi tuga ibu-ibu untuk menjaga kehadiran anaknya di sekolah, kalo tidak kita akan gagalkan karena tidak memenuhi syarat, lalu bagi ibu-ibu yang memiliki anak balita, hamil dan menyusui itu memeriksakan kesehatanya kelayanan kesehatan bukan yang lain”. ungkap Adhy.

Adhy juga menambahkan pada bulan November nanti akn ada lagi pembayaran untuk tahap ke 4 PKH.

“Di bukan November nanti kami akan mulai lagi untuk pembagian tahap ke 4 yang juga merupakan pambagian terakhir PKH 2017 ini” paprnya

Sementara menurut Edi Damansyah pemerintah kukar berkomitmen, bagaimana PKH ini bisa berjalan baik dan lancar di Kukar ini, dan pemeritah terus melakukan Update data kemiskinan di Kukar.

“Kita ingin bagaimana 193 desa ini setelah menerima kartu PKH bisa terlayani dengan baik, dan keluarga yang mendapatkan PKH ini jangan sampai merasa ketergantungan, jadi kita akan arahkan lewat Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk meberikan motivasi dengan memberikan pelatihan-pelatihan bagi pemerima PKH ini” terangya

Kepala Dinsos. Ir. Didi Ramyadi, menjelaskan, PKH adalah Program perlindungan sosial melalui pemberian bantuan  sosial masyarakat kepada Keluarga Penerima Manfaat, selama keluarga tersebut memenuhi kewaibanya.

“PKH diarahkan untuk membantu keluarga tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan pendidikan kesehatan, selain memberikan kemampun kepada keluarga untuk meningkatkan pengeluaran komsumsi, dalam jangka panjang, PKH diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi” teranya

Dana bantuan PKH bersumber dari APBN Pusat melaluli DIPA Kemensos RI, dengan jumlah bantuan sebesar 1 juta 890 ribu, per tahun per keluarga.

“dibagikan dalam 4 tahap, tahap 1 sampai dengan tahap 3 sejumlah 500 ribu dan untuk tahap ke 4 nanti sebesar 390 ribu” ujar Didi. aji/poskotakaltimnews.com